Advertorial Masyarakat Kukar Adu Soal HGU PT Budi Duta ke Komisi I DPRD...

Masyarakat Kukar Adu Soal HGU PT Budi Duta ke Komisi I DPRD Kaltim

29
SHARE
Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu

Mediasiutama.com, Samarinda – Komisi I DPRD Kaltim menerima aduan dari sejumlah masyarakat dari Kukar terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT Budi Duta Agromakmur yang lahannya diduga tak dikelola secara baik. Masyarakat merasa dirugikan dan meminta agar HGU dari perusahaan bisa dicabut segera.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan bahwa masyarakat sangat kecewa atas dugaan tersebut. Dia mengatakan, lahan yang dimaksud itu sudah bisa disebut sebagai lahan terlantar.

“Harusnya, pemerintah telah mengeluarkan izin agar lahan itu bisa dikelola langsung oleh masyarakat,” kata Demmu.

Demmu mengatakan, pihaknya juga bakal memanggil manajemen perusahaan untuk memberi keterangan lebih lanjut. Terutama ke masyarakat di Loa Kulu, Loa Janan, dan Tenggarong.

“Beberapa hal yang harus mereka klarifikasi adalah apakah mereka juga melakukan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan masyarakat dan apakah mereka menggunakan lahan itu untuk aktivitas tambang. Ini diduga melanggar izin HGU mereka,” ujarnya.

Demmu menyebut, masyarakat merasa tak dihargai perusahaan lantaran yang menguasai HGU bukan masyarakat. Dari masyarakat, Demmu mendapat informasi bahwa mereka sudah bermukim di wilayah itu jauh sebelum ada izin perusahaan pada 1981.

“Masyarakat juga tidak pernah mendapatkan hak-hak ganti rugi dari perusahaan. Ini menjadi catatan kita bahwa Budi Duta harus dipanggil kembali untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan di wilayah izin HGU mereka,” tegas Demmu.

Rencananya, mulai 20-27 Oktober 2023 nanti, pihaknya akan turun ke lapangan untuk melihat langsung situasi lahan dan masyarakat yang hidup di sana. Seandainya masih ada masyarakat yang tak punya sertifikat tanah, pemerintah mesti membantu secara gratis.

Demmu mengatakan, masyarakat yang sudah tinggal di sana sejak lama berhak atas tanah itu. Menurutnya, hal itu bisa jadi pertimbangan.

“Walaupun perubahan status tanah dari HGU jadi SHM tak lagi dipungut biaya, dia tetap menyayangkan program Kementerian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terhambat karena banyak lahan masyarakat yang sudah ada izin HGU,” pungkasnya. (Adv/DPRD KALTIM)

Print Friendly, PDF & Email