mediasiutama,SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti masalah kurangnya jumlah sekolah di kota ini, khususnya dalam penerapan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmad Sopian Noor, mengungkapkan bahwa kekurangan ini menjadi kendala serius bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
Ia mengungkapkan, kekukarangan jumlah sekolah itu terjadi di beberapa kawasan, salah satunya Kecamatan Sungai Pinang di mana wilayah ini tidak memiliki SMP.
Tidak adanya SMP di wiayah tersebut menyebabkan warga harus menyekolahkan anaknya di luar zonasi.
“Contohnya di Jalan Ahmad Yani, di sana itu tidak ada sama sekali bangunan SMP-nya,” jelas Sopian.
Untuk itu, Sopian Noor mendorong Pemkot Samarinda untuk berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Ada sedikit permasalahan mengenai administrasi bahwa ada sekolah-sekolah SMA yang dinaungi oleh Disdik provinsi tapi lahannya pakai lahan pemkot, bagaimana komunikasinya agar kita bisa mendirikan bangunan sekolah SMP,” ujar Sopian.
Di samping itu, 20 persen dari APBD telah dialokasikan untuk bidang pendidikan.
Meski demikian, Sopian menilai bahwa porsi anggaran yang disediakan masih belum menjangkau kebutuhan yang ada.
“Mandatorinya memang 20 persen, tapi masih kurang karena itu termasuk pembiayaan gaji pegawai,” sebutnya.
Oleh karenanya, politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini mendorong Pemkot Samarinda agar dapat melakukan pemenuhan peningkatan fasilitas pendidikan.
“Makanya masih ada yang bermasalah dengan zonasi, karena yang ada saat ini memang masih kurang,” pungkasnya. (*)
Adv/DPRD SMD
